Live both in the land and in the sea... it's me a Little Mermaid.
RSS

Saturday, 18 February 2012

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN


Pagi ini ada bacaan menarik di salah satu timeline social network saya, yaitu tentang masalah surat tilang biru dan surat tilang merah. Surat tilang biru artinya adalah surat tilang yang menandakan kita mengakui kesalahan dan bersedia membayar denda pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan, surat tilang merah berarti kita keberatan dinyatakan bersalah dan akan membawanya ke pengadilan. Saya kemudian jadi tertarik mencari di internet tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 ini memuat 326 pasal, yang terdiri dari 203 halaman di sebuah file berektensi PDF. Kalau dibaca satu-satu cukup capek juga sih, secara saya bukan dari background hukum.

Berikut saya ringkas saja beberapa pasal yang ada di Undang-Undang tersebut. Catatan-nya adalah ini merupakan ringkasan saja, sehingga untuk kata-kata tepatnya dan lengkapnya bisa diunduh sendiri dari internet. Silahkan disimak, siapa tau menambah wawasan lagi.

Pasal 21
Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enampuluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.

Pasal 57: Perlengkapan Kendaraan Bermotor 
Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor: 
Bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
Bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas: sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan P3K 

Pasal 70
BPKB  berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (lima) tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun.

Pasal 71 
Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada POLRI jika: bukti registrasi hilang atau rusak; spesifikasi teknis dan/atau fungsi Kendaraan Bermotor diubah; kepemilikan Kendaraan Bermotor beralih; atau Kendaraan Bermotor digunakan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah Kendaraan diregistrasi.

Pasal 80: Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan terdiri dari
a. SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
b. SIM B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
c. SIM B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau
gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000(seribu) kilogram;
d. SIM C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
e. SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Pasal 81
Untuk mendapatkan SIM setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif (KTP, formulir permohonan, sidik jari), kesehatan (surat keterangan dari dokter dan tes psikologis), dan lulus ujian (teori, praktek, ketrampilan melalui simulator).
(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan paling rendah sebagai berikut:
a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A,C,D
b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk SIM B I
c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

a. SIM B I harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
b. SIM B II harus memiliki SIM B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 89: Pemberian Tanda Pelanggaran pada SIM
POLRI berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas. POLRI berwenang untuk menahan sementara atau mencabut SIM sementara sebelum diputus oleh pengadilan.

Pasal 104: Pengutamaan Petugas
Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas POLRI dapat melakukan tindakan:
a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau
Pengguna Jalan;
b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
c. mempercepat arus Lalu Lintas;
d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau
e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.

Pasal 106
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 107: Penggunaan Lampu Utama
Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
Pengemudi Sepeda Motor  wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Pasal 108: Jalur atau Lajur Lalu Lintas
Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.

Pasal 121
Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.

 
Pasal 264
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:
a. Petugas POLRI; dan
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 265
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
a. SIM, STNK, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
c. fisik Kendaraan Bermotor;
d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
e. izin penyelenggaraan angkutan.
 

Paragraf 2
Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 267
(1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan
pengadilan.
(2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
(3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Pasal 268
(1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar
untuk diambil.
(2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269
(1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 278
Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 280
Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
yang ditetapkan oleh POLRI dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281
Tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau
denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 282
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 289
Tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 290
Tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 291
Tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 293
Tidak  menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah).

Pasal 306
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


 Pasal 310
(1) Lalai dan  mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 (2) Lalai dan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 (3) Lalai dan mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh jutan rupiah).
 (4) Lalai dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).


Semoga menambah sedikit wawasan bagi yang belum tahu :)
-LM-

0 comments:

Post a Comment